6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Rabu (19/8).
Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan dan penguatan organisasi agar setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Proses mutasi dan rotasi dilakukan melalui Manajemen Talenta, dengan pertimbangan teknis dan rekomendasi dari BKN, sehingga penempatan pejabat dilakukan secara terukur.
Gubernur mengatakan, penguatan birokrasi diperlukan untuk menghadapi perubahan ekonomi dan dinamika geopolitik yang dapat berdampak terhadap Jakarta. Pejabat yang menduduki posisi strategis dituntut mampu membaca perubahan dan merespons persoalan secara cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pejabat yang menempati posisi strategis harus mampu mengantisipasi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk dinamika global yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Jakarta," kata Pramono.
Ia meminta agar pejabat yang baru dilantik segera bekerja mempercepat pelaksanaan program prioritas, juga mendorong aparatur sipil negara berani keluar dari zona nyaman untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
"Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Lebih jauh, Pramono mengingatkan pentingnya kerja tim, kolaborasi, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Yang paling penting, bangun tim kerja yang solid dan kolaboratif, serta pegang teguh nilai BerAKHLAK. Jabatan ini adalah amanah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan strategis Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang berani dan eksekusi yang konsisten. Persoalan tersebut antara lain pengelolaan sampah dengan pola pilah-angkut-olah, hingga pengembangan skema pembiayaan kreatif.
"Sebagai pemimpin, kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus proaktif, transparan, dan mampu menghasilkan karya yang berdampak langsung bagi kemajuan Jakarta," kata Pramono.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini berlandaskan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.
Ketujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah:
1. Abdul Khalit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
2. Mochamad Abbas, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. M. Matsani, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Fajar Eko Satriyo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Muhammad Herizkianto, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Indra Patrianto, Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
7. Faisal Syafruddin, Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.
(rea/rir)
