7 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan permintaan maaf soal viral keputusan dewan juri yang mengambil keputusan berbeda terhadap terhadap jawaban yang sama dalam lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dewan juri dan sistem lomba.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memastikan bakal segera melakukan evaluasi penuh atas pelaksanaan lomba tersebut. Apalagi, katanya, dia mengaku juga mendengar kasus serupa tahun sebelumnya di provinsi lain.
"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," kata Abcandra.
Sementara, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait lomba tersebut.
MPR memahami kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk lomba cerdas cermat harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta sem
Siti menjelaskan MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.
"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," katanya.
Insiden viral dalam final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat itu bermula saat dewan juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan.
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK
diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, salah satu dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberi nilai -5 terhadap jawaban Grup C itu.
Namun, saat regu B memberikan jawaban yang sama, juri memberikan 10 poin terhadap mereka.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita
Salah satu peserta di regu C pun langsung memprotes. Mereka menunjukkan ekspresi bingung lantaran jawabannya disalahkan meski sama.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata Grup C.
Namun, juri Dyastasita beralasan jawaban Grup C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah.
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," kata Dyastasita.
Grup C pun kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tetap kukuh.
"Jadi Dewan Juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," kata Dyastasita.
Grup C tetap memprotes dan meminta agar dewan juri meminta pendapat penonton apakah jawaban mereka menyertakan DPD. Namun Dyastasita mengatakan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.
Dewan juri lainnya yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
"Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," kata Indri Wahyuni.
(thr/ugo)
Add
as a preferred source on Google
