6 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pembangunan proyek tersebut ditargetkan dapat masuk pada Tahap III pada Oktober mendatang.
Kepastian itu diperoleh usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan tata ruang lahan yang sempat menjadi kendala.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, dengan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karolin menjelaskan usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025. Saat itu proses belum bisa dilanjutkan karena lahan yang disiapkan merupakan kawasan hutan kota.
Setelah penyesuaian tata ruang disetujui, pemerintah daerah kini membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Lahan yang diusulkan memiliki luas 9 hektare dan telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.
Lokasinya berada di pusat ibu kota kabupaten agar mudah dijangkau masyarakat. Akses air hingga listrik dinilai memadai, dan lokasi tersebut dekat dengan jalan utama serta fasilitas kesehatan.
"Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7).
Kabupaten Landak yang berada di jantung Provinsi Kalimantan Barat memiliki lebih dari 400 ribu penduduk dengan tingkat kemiskinan 8 persen. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat 9.802 warga pada Desil 1 dan 10.992 warga pada Desil 2.
Karolin menyebut angka tersebut menjadi alasan kuat Kabupaten Landak membutuhkan kehadiran Sekolah Rakyat. Ia berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya.
"Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya," kata dia.
Agus Jabo memastikan kesiapan lokasi yang diusulkan, mulai dari status kepemilikan lahan, akses menuju lokasi, ketersediaan air dan listrik, hingga potensi bencana di wilayah tersebut. Karolin memastikan lahan telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah dan berada di dekat jalan raya.
Ia menambahkan lahan tersebut memiliki akses air bersih dan listrik, serta relatif jauh dari kawasan rawan bencana. Agus Jabo menilai usulan Kabupaten Landak berpeluang diproses pada tahap pembangunan berikutnya karena seluruh persyaratan administrasi telah dinyatakan lengkap.
"Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober," ucap Agus Jabo.
Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, meminta Pemkab Landak segera menuntaskan komitmen pematangan lahan. Hal ini diperlukan agar proses berikutnya dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Karolin menyatakan Pemerintah Kabupaten Landak telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Ia menegaskan pihaknya siap memenuhi komitmen tersebut.
"Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami," pungkas dia.
(rir)
