6 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya penguatan keluarga sebagai fondasi utama dalam menjamin akses keadilan bagi perempuan dan anak. Hal ini disampaikan dalam forum internasional Commission on the Status of Women ke-70 (CSW70) di Markas Besar PBB, New York, Kamis (12/3).
Forum yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia ini menjadi ruang berbagi pengalaman tentang pendekatan pemberdayaan keluarga dan komunitas sebagai jalur memperkuat akses keadilan bagi perempuan.
Pada paparannya, Tri menilai Gerakan PKK yang telah berjalan lebih dari lima dekade memainkan peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat pelindungan perempuan dan anak di tingkat akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang didukung oleh lebih dari enam juta kader masyarakat yang bekerja hingga tingkat keluarga melalui lebih dari dua juta kelompok Dasawisma. Jaringan ini memungkinkan keterlibatan langsung dengan keluarga di tingkat komunitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3).
Tri melanjutkan, meski PKK bukan organisasi perempuan secara formal, mayoritas pengurus dan kadernya adalah perempuan yang berperan sebagai agen perubahan di komunitas masing-masing.
Secara kelembagaan, TP PKK terintegrasi dalam kerangka pemerintahan daerah dan dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, memastikan sinergi program dari tingkat nasional hingga desa.
Tri memaparkan tiga pendekatan utama PKK dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan. Pendekatan pertama adalah memperkuat literasi hukum dalam keluarga melalui pertemuan warga, kegiatan pengasuhan anak, dan kunjungan rumah.
Melalui kegiatan ini, keluarga didorong memahami hak dan kewajiban, mengenali kekerasan sebagai pelanggaran hak, serta memahami pentingnya identitas hukum dan pencatatan sipil.
Pendekatan kedua adalah pencegahan dini terhadap potensi konflik atau kekerasan dalam keluarga. Karena kader PKK berasal dari komunitas yang sama, mereka lebih mudah mengenali kerentanan sosial sejak awal sehingga berbagai persoalan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kekerasan.
Pendekatan ketiga adalah memperkuat akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan dan sistem keadilan formal. Kader PKK membantu menghubungkan perempuan dan keluarga dengan layanan sosial, fasilitas kesehatan, bantuan hukum, serta unit perlindungan perempuan dan anak yang tersedia.
Peran ini menempatkan kader sebagai titik pertama yang dapat dijangkau masyarakat ketika menghadapi masalah. Tri menegaskan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas menjadi salah satu kunci dalam memperkuat akses keadilan.
"Keadilan harus hadir tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di rumah-rumah, komunitas, dan kehidupan keluarga sehari-hari," tegas dia.
Sebagai informasi, side event ini dimoderatori Associate Director Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, Themba Mahleka.
Forum ini menghadirkan panelis dari beberapa negara, yakni Secretary General Family Affairs Council Kerajaan Arab Saudi Maimoonah K. Al Khalil, Deputy Secretary Ministry of Social and Family Development Singapura Ong Ai Hua, serta National Director Integrated Bar of the Philippines Committee on Gender and Development, Judge Marivic A. Trabajo-Daray (Ret.).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian CSW70 yang berlangsung 9-19 Maret 2026, diikuti delegasi negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk memperkuat komitmen global terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
