Mendagri Tito Apresiasi Program Bedah Rumah di Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, persoalan perumahan di Papua masih cukup tinggi. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah maupun masih tinggal di hunian yang tidak layak.

Untuk itu, Tito mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menggulirkan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua.

Apresiasi tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam provinsi wilayah Papua yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/4).

"Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua]," kata Tito.

Tito mengamini bahwa sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang masif seperti yang dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Masifnya program tersebut, kata Tito, akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.

"Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?" ujarnya.

Syukurnya, kata Tito, pekerjaan ini ditangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.

"Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif," jelasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua.

(inh)

Add as a preferred
source on Google