YOGYAKARTA - Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kembali ditegaskan di hadapan para kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, termasuk bagi pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat acara Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI kepada Forkopimda Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum strategis yang dihadiri gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, dan unsur Forkopimda itu, Menko Polkam menekankan bahwa integritas aparatur negara menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau pihak tertentu mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu seluruh pejabat negara harus bekerja dengan amanah dan menjauhi penyalahgunaan kewenangan, ” tegas Djamari Chaniago.
Stabilitas Daerah Jadi Kunci Sukses Pembangunan Nasional
Dalam arahannya, Menko Polkam menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang dinilai berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekompakan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang telah menjaga kondusivitas wilayah. Pembangunan hanya dapat berjalan jika stabilitas keamanan terjaga dan seluruh unsur daerah mampu bersinergi, ” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keamanan dan stabilitas sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Waspadai Ancaman Baru di Ruang Digital
Selain menyoroti isu korupsi, Menko Polkam juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai ancaman di ruang digital.
Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan disinformasi dinilai berpotensi mengganggu persatuan bangsa apabila tidak ditangani secara serius.
“Kita saat ini menghadapi medan perjuangan baru, yaitu ruang digital. Di sana banyak beredar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Negara harus hadir dan aktif mengawasi ruang tersebut agar tidak dikuasai pihak-pihak yang ingin merusak persatuan bangsa, ” kata Djamari.
Ia mengajak seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk memperkuat literasi digital masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam menangkal berbagai potensi gangguan yang berkembang melalui media sosial dan platform digital.
Tito Karnavian: Forkopimda Harus Jadi Garda Pencegahan Konflik dan Korupsi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Forkopimda sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
Menurut Tito, wilayah Jawa dan Bali memiliki posisi sangat penting karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
“Daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Forkopimda harus aktif mendeteksi potensi konflik, memperkuat pengawasan pemerintahan, serta mencegah praktik-praktik korupsi di daerah, ” ujar Tito.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai bagian dari strategi menjaga kondusivitas wilayah.
Bonus Demografi Jadi Peluang Sekaligus Tantangan
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa kawasan Jawa-Bali saat ini dihuni sekitar 162, 87 juta jiwa atau 57, 22 persen dari total penduduk Indonesia.
Menurutnya, besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi nasional apabila didukung data yang akurat dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Jika tidak dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja, justru dapat menjadi tantangan besar bagi pembangunan, ” jelas Amalia.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis.
Pengabdian untuk Rakyat Jadi Pesan Utama
Menutup arahannya, Menko Polkam mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan amanah jabatan.
“Kita semua berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Karena itu jangan pernah lelah mengabdi, jangan bosan melayani masyarakat, dan jadilah teladan yang baik di tengah kehidupan bangsa, ” pungkasnya.
Rakor Forkopimda Regional Jawa-Bali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas nasional, mempercepat pembangunan daerah, serta mendukung agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan bebas dari korupsi.
Autentikasi: Pendam IV Diponegoro
