7 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat realisasi program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (20/7) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaannya perlu bersinergi dengan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program renovasi rumah.
"Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah mengalokasikan perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat sebanyak 10 ribu unit. Dari jumlah itu, sebanyak 2 ribu rumah telah diverifikasi, dan hanya 911 unit yang dinyatakan memenuhi syarat.
Gus Ipul menyebutkan ada dua penyebab utama banyaknya rumah yang tidak lolos verifikasi. Persoalan pertama menyangkut status kepemilikan tanah, sementara yang kedua terkait sebaran penerima manfaat yang tercecer dan tidak memenuhi jumlah minimal per desa.
"Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat," imbuh dia.
Dirinya menambahkan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini mensyaratkan adanya beberapa penerima manfaat dalam satu desa agar program dapat direalisasikan. Kondisi inilah yang membuat banyak rumah calon penerima gagal memenuhi syarat meski sudah melalui proses verifikasi.
Menanggapi persoalan itu, Gus Ipul mengusulkan agar syarat kepemilikan tanah cukup dibuktikan dengan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Ia juga mengusulkan penghapusan syarat jumlah minimal penerima manfaat di setiap desa.
Menurutnya, dengan begitu, berapa pun jumlah rumah yang memenuhi syarat di suatu desa tetap bisa direalisasikan tanpa harus menunggu jumlah tertentu. Usulan ini disebut penting mengingat karakteristik penjaringan siswa Sekolah Rakyat yang berbeda dari sekolah pada umumnya.
"Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah," kata Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat berasal dari kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Oleh karena itu, orang tua mereka dinilai layak menjadi prioritas dalam program perbaikan rumah pemerintah.
Mendengar hal tersebut, Maruarar Sirait menyambut baik usulan yang disampaikan Gus Ipul dalam pertemuan tersebut. Ia menyatakan dukungannya lantaran Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang menjadi arahan langsung Presiden Prabowo.
"Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung," ucapnya.
Dia mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan Kemensos. Ia berharap proses tersebut dapat mempercepat realisasi program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Kedua kementerian sepakat untuk terus memperkuat komunikasi lintas lembaga demi memastikan program ini berjalan sesuai target. Sinergi ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala teknis yang selama ini menghambat proses verifikasi di lapangan.
Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dari kedua kementerian. Di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
