9 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, KH Abdul Wahid Harun, mengusulkan agar pengelolaan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan lembaganya secara mandiri. Usulan ini muncul usai ratusan santrinya mengalami dugaan keracunan akibat MBG.
Gus Wahid mulanya berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada pesantrennya di tengah insiden keracunan massal ini. Ia berharap peristiwa keracunan ini tak terulang lagi.
"Kami sangat berterima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat. Harapan kami kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Program yang sebenarnya baik jangan sampai ternoda karena kelalaian dalam proses," kata Gus Wahid, Jumat (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, Gus Wahid berharap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan secara mandiri oleh pihak internal pesantren, bukan lagi dipasok dari luar.
Usulan tersebut pun sudah disampaikan Gus Wahid kepada staf khusus kepresidenan. Menurutnya konsep tersebut terinspirasi dari sistem yang diterapkan di Malaysia dan Singapura, di mana dana program disalurkan ke lembaga, sementara pengelolaan dilakukan langsung oleh pesantren.
"Jadi bukan lagi makanan datang dari luar. Dana disalurkan ke lembaga, kemudian pondok sendiri yang mengelola. Ini sudah kami diskusikan dengan staf Wapres dan mendapat respons positif," ujarnya.
Jika MBG dikelola secara mandiri, maka pesantren bisa mengontrol langsung proses masak hingga penyaluran makanan kepada para santri. Sehingga kualitas dan keamanan makanan bisa terjaga.
"Kalau jumlahnya 2.500 sampai 2.830 porsi, tentu kalau masak dari jauh kemudian dikirim, ada jeda waktu. Kalau kami kelola sendiri, porsinya terukur, masak langsung, konsumsi langsung. Risikonya bisa diminimalkan," jelasnya.
Gus Wahid menegaskan usulan itu bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Pihak pesantren, kata dia, tetap mendukung program tersebut namun dengan sistem penyaluran dan pengelolaan yang diperbaiki.
"Programnya tetap kami dukung. Yang kami harapkan adalah sistemnya disempurnakan supaya lebih aman dan berkelanjutan," ujar dia.
Tak hanya itu, Gus Wahid juga berencana melibatkan alumni pondok dalam pengelolaan teknis MBG, serta warga sekitar sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.
"Yang mengelola nanti alumni. Warga sekitar juga bisa diberdayakan. Jadi selain kontrol kualitas lebih dekat, masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat," terangnya.
Ia menambahkan, prinsip utama sistem baru tersebut adalah pengelolaan secara lokal, porsi disesuaikan dengan kebutuhan, serta makanan dimasak dan disajikan dalam waktu yang sesingkat mungkin.
Di sisi lain, Gus Wahid berharap kejadian keracunan massal ini menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum bagi Ponpes Manbaul Hikam untuk melakukan pembenahan ke depan.
"Kami melihat ini sebagai ujian. Mudah-mudahan dari ujian ini pondok justru bisa lebih dikenal dan naik kelas. Yang penting kejadian seperti ini jangan sampai terulang," pungkasnya.
Seperti diketahui,ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka mengalami gejala mual, muntah hingga pusing setelah mengonsumsi menu MBG yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah Tanggulangin, berupa nasi putih, orak arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel, pada Selasa (1/9) siang.
Hingga Kamis (4/9) siang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat, jumlah korban keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di 19 sekolah pada kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo mencapai 748 orang.
Sebanyak 20 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 728 sisanya sudah boleh pulang dan rawat jalan.
(frd/mik)
