4 hours ago
1
Denpasar, CNN Indonesia --
Bupati Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa, menanggapi polemik event lari diduga khusus Warga Negara Asing (WNA) dan mendiskriminasi Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan Canggu beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan pentingnya perizinan dan ketertiban dalam kegiatan publik.
Adi mengatakan Pemkab Badung berkomitmen menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan di ruang publik, menyusul mencuatnya polemik terkait kegiatan lari komunitas di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, tersebut. Pihaknya, telah menerima laporan perkembangan dari jajaran terkait, sekaligus mengapresiasi langkah cepat kepolisian, Kelian Adat, dan Kelian Dinas Canggu yang telah melakukan klarifikasi di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengapresiasi respons cepat seluruh pihak yang telah melakukan klarifikasi, sehingga persoalan ini dapat ditangani secara objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Bupati Adi Arnawa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7).
Menurutnya, Pemkab Badung pada prinsipnya mendukung berbagai kegiatan olahraga komunitas sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat sekaligus memperkuat citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang aktif dan berkualitas.
Namun, apabila suatu kegiatan telah berkembang menjadi sebuah event yang melibatkan massa dalam jumlah besar, memiliki unsur komersial, serta menghadirkan hiburan di ruang publik, maka penyelenggara wajib memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku.
"Prinsipnya sederhana, siapapun penyelenggaranya, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, seluruh kegiatan yang memenuhi unsur penyelenggaraan event wajib mengikuti prosedur perizinan keramaian sesuai ketentuan. Tidak ada perlakuan yang berbeda," tegas Adi.
Instruksi untuk kegiatan WNA
Dia juga menginstruksikan agar ke depan setiap kegiatan yang digagas maupun melibatkan warga negara asing sebagai penyelenggara utama dikoordinasikan hingga tingkat kepolisian resor maupun kepolisian daerah.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kegiatan yang melibatkan warga negara asing berpotensi berdampak lintas komunitas bahkan lintas negara.
Selain aspek perizinan kegiatan, Bupati Adi Arnawa menegaskan, bahwa persoalan mengenai status keimigrasian pihak yang disebut sebagai penanggung jawab kegiatan sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Imigrasi. Pemkab Badung, kata dia, akan memberikan dukungan terhadap setiap proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada kantor imigrasi untuk menindaklanjuti sesuai kewenangannya. Pemerintah Kabupaten Badung akan mendukung penuh proses tersebut," ujarnya.
Sebagai langkah antisipatif, Bupati Adi Arnawa juga meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Badung bersama Desa Adat dan Desa Dinas Canggu menyusun mekanisme notifikasi kegiatan yang lebih jelas dan terintegrasi.
Mekanisme tersebut, diharapkan mampu memberikan kepastian bagi penyelenggara sekaligus mencegah munculnya keluhan masyarakat terkait kebisingan, ketertiban, maupun rasa keadilan dalam pemanfaatan ruang publik.
"Badung tetap terbuka bagi dunia. Namun keterbukaan itu harus berjalan seiring dengan ketertiban, kepatutan, penghormatan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap masyarakat lokal. Itulah prinsip yang akan terus kami pegang dalam membangun Badung sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya.
Sebelumnya, viral di media sosial sebuah event lari yang diduga diskriminasi terhadap WNI. Event itu disebut diikuti sejumlah WNA itu digelar komunitas di kawasan Canggu beberapa waktu lalu.
Dugaan diskriminasi mencuat, setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menunjukkan calon peserta diseleksi berdasarkan kewarganegaraan. Dalam tangkapan layar seseorang yang mengaku warga Indonesia menerima penolakan dengan alasan tidak dapat diberikan akses ke komunitas tersebut.
Sementara, dalam salah satu tangkapan layar lainnya yang beredar di Instagram, seseorang yang mengaku warga Jerman pengajuannya malah diterima. Postingan tersebut memicu protes dan netizen mempertanyakan dugaan pembatasan peserta berdasarkan kewarganegaraan tersebut.
Selain itu, netizen juga menyoroti aspek perizinan acara. Karena kegiatan itu, disebut menggunakan jalan dan ruang publik.
Pernyataan panitia event lari
Sementara itu, lewat unggahan di akun Instagram yang mengatasnamakan Entourage, panitia komunitas event lari di kawasan Canggu itu buka suara soal dugaan diskriminasi mereka terhadap WNI.
Mereka membantah tudingan diskriminasi dengan menolak WNI yang ingin berpartisipasi. Mereka mengaku menyesal atas kekecewaan sejumlah pihak yang gagal ikut serta dalam event, dan sekaligus membantah tudingan diskriminasi.
"Pertama dan terpenting, kami sangat menyesal atas orang-orang yang telah tersinggung dan terluka, dan kami tidak pernah bermaksud untuk tidak menghormati atau melakukan diskriminasi terhadap siapa pun," tulis Entourage dalam unggahannya.
Mereka menjelaskan, Entourage dibangun sebagai komunitas bagi para digital nomad yang baru datang di Bali. Mereka mengaku hanya ingin menghubungkan para digital nomad melakukan aktivitas menyenangkan bersama.
Digital nomad adalah sebutan untuk orang yang bekerja secara remote (jarak jauh) yang tak terikat harus berkantor sehingga bisa hidup berpindah-pindah tempat sambil melakukan pekerjaannya.
Menurutnya, menjadi digital nomad tidak didefinisikan oleh kewarganegaraan. Pihaknya mengklaim kegiatan yang digelar Entourage bersifat terbuka.
Misalnya, mereka menyebut klub lari yang mereka buat pada umumnya gratis dan terbuka untuk semua orang tanpa perlu pendaftaran. Sementara, acara khusus yang dibuat pada Rabu (22/7) lalu, dan menuai kritik, adalah event Disco Silent Run, sebagai acara berbayar pertama.
Dalam event tersebut, peserta WNI merupakan mayoritas dengan persentase mencapai 25 persen. Namun, mereka mengaku menghadapi masalah teknis dalam persetujuan otomatis untuk grup WhatsApp dan acara non-aktif.
"Meskipun kami mencoba menciptakan tempat di mana para digital nomad dapat bertemu, terjadi bias yang menyebabkan beberapa (dan bukan semua) nomor +62/orang Indonesia ditolak secara tidak benar," katanya.
Kini, Entourage telah menghentikan semua acara dan kegiatan. Mereka mengaku juga bertanggung jawab atas kekeliruan dan tudingan diskriminasi kepada WNI.
"Kami menghentikan sementara semua acara dan kegiatan kami. Kami bertanggung jawab penuh atas apa yang telah terjadi dan berjanji akan melakukan perubahan nyata ke depannya," katanya.
(kdf/kid)
Add
as a preferred source on Google
