8 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah angkat suara soal pernyataan Presiden ketujuh RI sekaligus bekas kader PDIP, Joko Widodo yang mengaku bakal bertemu Megawati Soekarnoputri dalam waktu yang belum ditentukan.
Kabar tersebut sebelumnya disampaikan eks kader PDIP, Achmad Hidayat yang belum lama dipecat usai kunjungannya ke Solo.
Said menyebut pernyataan Jokowi yang diutarakan Hidayat hoaks. Dia menyebut PDIP dan Jokowi telah bersimpangan jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah bersimpang jalan secara politik, berbeda sudah. PDIP tetap teguh pada pendiriannya," kata Said di kompleks parlemen, Senin (14/9).
Saat ini, tambah Said, pihaknya tak pernah berpikir lagi tentang Jokowi. Semua kader, kata dia, akan fokus mengawal partai sesuai arahan Ketua Umum.
Said menyebut pihaknya tak akan menghidupkan kembali kartu yang telah mati.
"Kita tidak pernah lagi berpikir Pak Jokowi, kita tidak pernah lagi berpikir tentang siapa pun. Bagaimana kita mengawal partai ini ke depan, itu perintah Ibu Ketua Umum. Yang kartunya mati jangan dihidupkan lagi," ujarnya.
Hidayat sempat bicara blak-blakan bahwa dirinya sempat bertanya soal hubungan Jokowi dan bekas Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri dalam kunjungan ke Solo.
Menurut Achmad, Jokowi bilang hubungannya dengan Megawati baik-baik saja dan meyakini bakal bertemu.
"Lalu saya juga sempat menanyakan, Pak [Jokowi], gimana untuk urusan bangsa ini? Kita kan harus kompak. Apakah Bapak ndak punya keinginan untuk bertemu Bu Megawati? Kalau dengan Pak Prabowo kan sering," ucap Achmad mengulang pertanyaannya ke Jokowi.
"'Saya ndak ada masalah dengan Ibu Mega, dan suatu saat nanti mesti akan ketemu'," lanjutnya meniru jawaban Jokowi.
Achmad kini telah dipecat lewat Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.
Dalam surat tersebut, DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang membuat Achmad harus didepak dari keanggotaan partai. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, melakukan intimidasi ke pengurus partai hingga yang lainnya.
(thr/dal)
