2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mengelola transportasi laut hingga mencakup wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu mulai 2027.
Selama ini pengelolaan transportasi laut berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Gubenur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan keputusan itu menjadi upaya strategis dalam memperbaiki sistem transportasi antara daratan dan kepulauan.
"Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta," kata Pramono di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8) dikutip Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Respons warga
Warga Pulau Sabira, Kabupaten Kepulauan Seribu, Agung, menyambut positif rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut ke PT Transjakarta itu. Menurut Agung, kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan akses transportasi yang lebih adil, aman, nyaman, dan terjangkau bagi warga kepulauan.
Ia mengungkapkan saat ini kapal Dishub DKI Jakarta hanya beroperasi tiga kali dalam sepekan dan kondisi ini menyulitkan mobilitas warga, terutama mereka yang membutuhkan layanan kesehatan secara rutin di rumah sakit daratan Jakarta.
"Kami sangat berharap jadwal kapal bisa ditingkatkan menjadi setiap hari dengan harga semakin terjangkau," kata dia, Selasa (11/8) dikutip dari Antara.
Selain itu, kepastian jadwal juga penting bagi wisatawan yang ingin berkunjung agar tidak khawatir kesulitan mendapatkan tiket untuk perjalanan pulang. Menurut dia, keterbatasan akses transportasi juga berdampak langsung terhadap perekonomian warga dan banyak wisatawan, termasuk pemancing, membatalkan kunjungan karena tidak adanya kepastian tiket.
"Kondisi ini turut berimbas pada menurunnya pendapatan pemilik homestay dan penyedia jasa kapal nelayan," kata dia.
Dirinya berharap PT Transjakarta dapat menerapkan sistem tiket elektronik (tapping) yang transparan dan mudah diakses sehingga warga maupun wisatawan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket serta dapat mencegah praktik percaloan.
Selain itu, dia berharap Transjakarta juga mengelola transportasi antarpulau di kabupaten kepulauan tersebut, dan bersinergi dengan pemilik kapal tradisional warga setempat.
"Kami berharap Transjakarta juga bisa menyediakan transportasi antarpulau. Mungkin bisa bersinergi dengan kapal tradisional milik warga untuk masuk dalam sistem JakLingko Laut," kata dia.
Pernyataan Bupati
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, mengatakan kehadiran PT Transjakarta menggantikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam pelayanan transportasi laut dari daratan Jakarta ke sejumlah pulau pada 2027 akan mempermudah mobilitas warga setempat.
Selain itu, dia menerangkan kehadiran Transjakarta di perairan Jakarta merupakan bentuk perhatian Pemprov DKI terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Integrasi transportasi ini mencerminkan rasa keadilan," ujar Fadjar di Jakarta, Senin (10/8).
Sementara itu, Pramono mengungkapkan dirinya ingin transportasi ke Kepulauan Seribu dikelola oleh Transjakarta karena kepercayaan publik terhadap BUMD tersebut cukup besar. Ia menilai performa dari Transjakarta saat ini terbilang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan Transjakarta yang telah mengelola kurang lebih hampir 10.000 bus. Selain itu, peningkatan pengguna Transjakarta juga semakin tinggi.
"Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sekarang memberikan kepercayaan kepada Transjakarta. Berdasarkan itu, akhirnya saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari, katakanlah Jakarta daratan, ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta," jelas Pramono di Jakarta Utara, Senin.
Nasihat Masyarakat Transportasi
Sementara itu, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan pengalihan pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke PT Transjakarta memerlukan restrukturisasi regulasi, penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta kesiapan sistem integrasi tiket.
Menurut Djoko selama ini pengelolaan angkutan perairan melibatkan banyak pihak, di antaranya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta operator swasta atau masyarakat lokal.
Selain itu, menurut dia, transportasi perairan di Kepulauan Seribu menghadirkan dinamika tersendiri karena berhadapan langsung dengan karakter wilayah kepulauan, kondisi lingkungan laut, serta tantangan tata kelola.
Pertama, yaitu tingginya biaya investasi dan operasional.
Djoko menyebutkan konsumsi bahan bakar, biaya operasional kapal laut, terutama speedboat, sangat tinggi karena konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang jauh lebih boros dibandingkan moda transportasi darat per kilometer penumpangnya.
"Perawatan armada kapal, tingginya kadar garam (salinity) memicu korosi cepat pada lambung kapal, mesin, dan infrastruktur dermaga, sehingga memperpendek usia pakai aset dan menuntut biaya perawatan berkala yang sangat besar," ujar Djoko.
Tantangan selanjutnya, yakni kebutuhan subsidi yang tinggi dan kelanjutan fiskal.
Djoko menilai rendahnya demand density selain koridor wisata utama, seperti Pulau Tidung, Pari, atau Pramuka, tingkat keterisian penumpang (load factor) di pulau-pulau permukiman terluar relatif rendah di luar akhir pekan atau hari libur.
"Ketergantungan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar tarif tetap terjangkau bagi warga lokal. Layanan ini membutuhkan skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi tarif yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan," tutur Djoko.
Selain itu, ada pula tantangan berupa kerentanan cuaca dan perubahan iklim. Kondisi oseanografi membuat operasional kapal sangat bergantung pada dinamika cuaca, seperti angin musiman, misalnya angin barat dan gelombang tinggi yang dapat menghentikan pelayaran selama beberapa hari.
Di sisi lain, pendangkalan alur pelayaran, terumbu karang dan erosi pesisir kerap membuat alur masuk pelabuhan atau dermaga menjadi dangkal, dan membatasi ukuran kapal (draft) yang dapat bersandar secara aman di pulau-pulau tertentu.
Tantangan lainnya, yakni keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Djoko menuturkan standar dermaga dan navigasi, serta kualitas dan daya tampung dermaga di setiap pulau belum seragam.
"Banyak dermaga belum dilengkapi alat bantu navigasi malam (night navigation system) atau fasilitas bongkar muat kargo yang memadai," ungkap Djoko.
Selain itu, sambung dia, penyediaan energi bersih, rencana transisi menuju e-boat atau kapal bertenaga listrik menghadapi tantangan ketersediaan daya listrik (stasiun pengisian atau charging station) dan pasokan energi terbarukan di pulau-pulau kecil.
Djoko pun mengusulkan pola pengelolaan transportasi perairan ke Kepulauan Seribu dapat meniru BP Batam. Badan pengelola kawasan di Kepulauan Riau itu, katanyal, fokus pada pengelolaan operasional, infrastruktur, dan bisnis kepelabuhanan.
Namun, terkait fungsi keselamatan pelayaran, penegakan hukum perairan, dan penerbitan sertifikasi kelaiklautan kapal tetap berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, sejumlah kapal dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dioperasikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta diberikan pihak operator kapal laut yang mampu mengoperasikan.
"Dengan demikian, tidak memberatkan PT Transjakarta dalam mengelola transportasi ke Kepulauan Seribu," kata Djoko.
(antara/kid)
