5 hours ago
2
BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi tata kelola pajak sektor tambang melalui Rapat Pembahasan Draft Komitmen Bersama Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang digelar di Rumah Makan Joglo, Kanigoro, Kamis pagi (22/5/2025).
Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran strategis Forkopimda, termasuk Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H., serta perwakilan Kodim 0808, Polres Blitar Kota, Bakesbangpol, dan Bagian Perekonomian Pemkab Blitar.
Dalam pertemuan ini, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M. H., menegaskan pentingnya reformasi tata kelola pajak MBLB demi meningkatkan penerimaan daerah dan menciptakan pengawasan tambang yang lebih efektif.
“Optimalisasi ini bukan sekadar urusan fiskal, tetapi soal keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan hukum, ” tegasnya.
Lima Komitmen Strategis yang Disepakati:
- Mendukung optimalisasi pengelolaan pajak MBLB oleh Pemkab Blitar secara terstruktur dan transparan.
- Mendorong percepatan perizinan bagi pelaku usaha, sehingga investasi tidak terhambat.
- Menjamin kepatuhan hukum dalam praktik pertambangan sesuai regulasi nasional.
- Memperkuat sinergi antarinstansi dalam kebijakan pajak daerah yang berkeadilan.
- Menjaga stabilitas sosial dan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan.
Rapat berlangsung kondusif dan penuh semangat kolaborasi. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Kabupaten Blitar siap mmenjadi ontoh daerah dengan tata kelola pajak tambang yang transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dengan adanya komitmen lintas lembaga ini, diharapkan tidak hanya pendapatan daerah yang meningkat, tetapi juga tumbuhnya praktik pertambangan yang legal, aman, dan ramah lingkungan. (*)
