4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut pemerintah terus berkomitmen mempercepat penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir Sumatra.
Menurut Suharyanto, komitmen itu tercermin dari persetujuan pemerintah pusat bersama DPR untuk mengucurkan dana pemulihan pasca bencana Sumatea sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028).
Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh kementerian/lembaga terkait dan dialokasikan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan mencakup infrastruktur, rehabilitasi rumah rusak, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pemulihan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi," kata Suharyanto dalam keterangannya, Selasa (23/6).
Disampaikan Suharyanto, anggaran sebesar Rp100,1 triliun ini tidak termasuk dalam anggaran kebencanaan yang dikelola oleh BNPB melalui skema Dana Siap Pakai (DSP).
Sejak awal masa tanggap darurat hingga saat ini, kata dia, BNPB dibekali Dana Siap Pakai sekitar Rp4 triliun yang digunakan untuk segala kebutuhan penanganan bencana di tanah air.
Untuk penanganan bencana Sumatra, DSP dialokasikan untuk berbagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BNPB. Antara lain, penyediaan logistik, pembangunan huntara, pembangunan huntap mandiri, Dana Tunggu Hunian, dana stimulan rumah rusak ringan/sedang, dan lainnya.
"Kami memastikan dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah, pengawasan distribusi bantuan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga," ucap dia.
Memasuki bulan ketujuh pascabencana Sumatra, BNPB telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntara yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20.000 unit.
"Kami sudah menyelesaikan 99,9 persen pembangunan huntara. Yang masih dalam progress, menurut data yang kami punya, adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah dan bangunan atau yang statusnya menyewa," ujarnya.
Pekerjaan BNPB lainnya adalah pembangunan huntap mandiri/insitu (dibangun di lokasi asal atau lahan milik warga). Diketahui, ada dua jenis huntap yang dibangun yaitu huntap komunal/terpusat yang pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR/PKP dan huntap mandiri/insitu yang pengerjaannya dilakukan oleh BNPB.
Suharyanto menuturkan saat ini BNPB telah mulai membangun sekitar 900 rumah dari jumlah target pembangunan huntap sebanyak 39.000 unit.
BNPB, lanjut dia, juga terus menjalankan program pendukung lainnya untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah di Sumatra, khususnya Aceh. Program dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang telah disalurkan sebanyak 3 tahap di Aceh Tamiang dan 2 tahap di Aceh Utara.
"Dana stimulan ini akan terus diberikan sesuai dengan permintaan dari kepala daerah, jika nanti ada permintaan dan terverifikasi kami akan berikan lagi dana ini," ujarnya.
Tak hanya itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) Rp1,8 juta per 3 bulan pun telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan berlanjut hingga 6 bulan. Berbagai program logistik, pemulihan ekonomi, dan pendukung lainnya juga masih terus berjalan.
"Kita memang banyak kekurangan, kelemahan. Saya sebagai Kepala BNPB mengakui itu. Tetapi kami punya tekad memperbaiki kekurangan dan kelemahan itu dan berusaha membantu masyarakat," katanya.
(dis/fra)
Add
as a preferred source on Google
