2 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa lepas tangan terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019 silam.
"Kalau sebagai presiden ketujuh, keenam, kelima ya saya kira masih ada tanggung jawab. Sebagai pribadi ya tidak, tapi sebagai presiden, mantan presiden," kata Bima di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2).
Di sisi lain, ia menilai UU KPK tak perlu dikembalikan ke versi yang lama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, UU KPK ke depan harus lebih progresif terutama dalam pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan sumber daya mineral yang dinilai rawan kebocoran.
"Harus juga bisa menjangkau tidak hanya sekedar mengamati perihal soal APBN, tapi soal kebijakan terutama menyangkut sumber daya mineral. Sumber daya alam ini harus diselamatkan dan dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai pembicaraan terkait undang-undang tidak bisa diletakkan pada selera ketika berkuasa.
"Bicara undang-undang, bukan bicara tentang selera kekuasaan. Ketika saya berkuasa, undang-undangnya saya ubah. Ketika saya tidak berkuasa, maka undang-undang yang saya ubah itu ternyata salah, ubah lagi deh. Bukan seperti itu," kata Said.
Said mengatakan turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia harus menjadi momentum untuk diperbaiki bersama.
"Jangan kemudian kita melompat dari satu titik ke titik yang lain. Kita benahi, kita baru membenahi RUU yang sudah menjadi Undang-Undang KUHP, itu dulu mari kita selesaikan. Setelah itu, mari kita pertimbangkan secara matang-matang kondisi objektifnya seperti apa. Bukan karena Abraham Samad, bukan karena Jokowi-nya. Nggak ada urusan dengan itu semua, karena ini urusan bangsa," ujar Said.
Jokowisebelumnyamengaku menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama. Jokowi menyinggung UU KPK versi tersebut merupakan hasil inisiatif DPR.
Jokowi bahkan mengaku tak terlibat dalam revisi UU KPK pada 2019 lalu. Kala itu, dia mengaku tak ikut meneken hasil revisinya.
"Ya, saya setuju, bagus," jawab Jokowi usai menonton laga Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2).
(yoa/ugo)
