2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Agama Nasaruddin Umar turut merespons soal penyaluran 1.098 sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Iduladha tahun ini.
Nasaruddin tidak merespons terkait sumber dana sapi kurban dari Presiden, namun menekankan bagaimana pada saat perayaan Iduladha tidak boleh ada orang yang kelaparan. Ia menjelaskan semangat Iduladha sama dengan Idulfitri, yakni memastikan masyarakat dapat menikmati makanan pada hari raya.
"Kita tujuannya Idulqurban itu sama dengan Idulfitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan, tidak makan pada hari raya Ied," ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nasaruddin, jika pada Idulfitri masyarakat didorong terpenuhi kebutuhan karbohidrat melalui zakat fitrah, maka pada Iduladha kebutuhan itu dilengkapi lewat protein hewani dari daging kurban.
"Zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya idulfitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat. Untuk Iduladha pasangannya adalah protein hewani. Diharapkan pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak mengonsumsi daging," ujar Nasaruddin.
Ia juga mengatakan pemberian hewan kurban terbuka bagi siapa saja, termasuk non-Muslim, selama tujuannya membantu masyarakat yang membutuhkan.
Biaya pengadaan 1.098 sapi kurban presiden tahun ini menghabiskan anggaran sekitar Rp100 miliar yang bersumber dari APBN melalui program bantuan kemasyarakatan presiden.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiontoro mengatakan program tersebut telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun.
"Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Iduladha dengan menyembelih hewan kurban bersama," ujar Juri dalam keterangannya, Rabu (27/5).
Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut pembelian hewan kurban oleh Presiden menggunakan APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam.
"Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern, sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar'i tidak ada soal," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, Rabu (27/5).
(dhz/har)
Add
as a preferred source on Google
